JurnalPhobia

Semua memahami bahwa sejarah dan pemahaman awal demokrasi tidak berasal dari AS. Kita mengetahui bahwa pemahaman demokrasi secara tertulis berasal dari Yunani. Bahkan sebagian masyarakat dan rakyat suatu negara memiliki pemahaman demokrasi dan implementasi nilai-nilai dg demokrasi tersendiri. Wacana demokrasi yang berasal dari dunia internasional dan AS hanyalah suatu perbandingan perbedaan implementasi demokrasi di beberapa negara. Perbedaan tersebut yang sebenarnya, saya sebagai warganegara Indonesia (dan saya yakin beberapa teman saya di negara lain juga mengakui hal yang sama), dihormati, dihargai, dan ditoleransi. Perbedaan itu diakui, bukan dipaksakan. Beberapa pemberitaan di media seperti dilansir dalam satu topik besar “the Arab Spring” dan “the Myanmar Reform” atau “Indonesia Reform” dan pemberitaan terkini, “the Demand of Malaysia Political Reform”, merupakan sedikit dari banyak pihak internasional menyebutnya arus demokrasi internasional. konteks demokrasi yang dius

Nasionalisme, Solidaritas dan Demokrasi: Supranasional Tulisan ini mengkaji: (1) nasionalisme dalam hubungan internasional dalam tulisan Robert Dahl “Can international organizations be democratic: a sceptic view”, (2) nasionalisme dan migrasi, “Muscle: Planet on the Move”, dan (3) Uni Eropa (UE) dan kultur lokal: sebagai ancaman atau menguatkan, identitas “On European”. Dalam hubungan internasional terdapat aktor organisasi internasional yang juga turut berkontribusi mempengaruhi nasionalisme suatu negara. Organisasi internasional selaku institusi supranasional diyakini sebagai wujud pendukung terciptanya masyarakat kosmos yang menganut ide-ide “global citizen” (masyarakat global). Muncul sejumlah pertanyaan yang seakan menyangsikan fungsionalisme organisasi internasional sebagai badan yang mendukung terciptanya ide-ide masayarakat global: pertama, dapatkan organisasi internasional menjadi regulator negara-negara di dunia? Kedua, adakah demokrasi dalam organisasi internas

Perda No. 32 tahun 2001 dan Keputusan Bupati No. 33 Tahun 2003 BAB I Gresik sebagai kota yang menaungi berbagai macam industri dari industri kecil, menengah, dan industri besar yang mayoritas kegiatan operasionalnya menggunakan bahan-bahan kimia. Kehadiran industri ini selain meningkatkan pendapatan daerah secara positif, di sisi lain juga berdampak negatif yaitu pencemaran yang seharusnya diatasi oleh pemerintah setempat. Tingkat pencemaran udara misalnya, telah berada pada tingkat yang mengkhawtirkan. Ribuan indsutri berat dan ringan memberi andil besar dalam mencemari lungkungan udara kota gresik. Tetapi sampai sekarang belum ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten. Penilaian ini disampaikan oleh Ketua Divisi Hukum Lingkungan Walhi Jawa Timur, Susilaningsih kepada media di Surabaya. Misalnya pada 2001, PT Petrokimia pernah mengalami peristiwa meledaknya tabung amoniak sehingga ratusan orang dievakuasi ke rumah sakit ( www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=200412

John Ruggie (1982) sarjana hubungan internasional Amerika Serikat ini memperkenalkan terminologi untuk menjelaskan orientasi kebijakan tatanan ekonomi internasional setelah Perang Dunia II (PD II) dan kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi saat itu. Konsep ini juga digunakan untuk menjelaskan tatanan perekonomian yang mendominasi dunia pada periode akhir PD II hingga 1970. Tatanan perekonomian saat itu berorientasi untuk menghindari terjadinya Depresi Hebat di masa mendatang, sebagaimana dikemukakan oleh David Harvey (2005) yang mana negara mesti terfokus pada terciptanya lapangan kerja penuh,  pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warganya, dan otoritas negara mesti diselenggarakan sepenuhnya beriringan, maupun jika perlu, untuk menjembatani proses mekanisme pasar untuk mencapai orientasi tersebut. David Harvey juga mengemukakan, sistem yang demikian disebut dengan “Embedded Liberalism” dengan tujuan rekonsiliasi pasar, korporasi, dalam aktivitas yang memasukkan batas

RENNY CANDRADEWI  Sejak tahun 1970, bahkan sejak perekonomian diikuti oleh kenaikan harga minyak dunia pada 1973, banyak pemerintah Eropa Barat tidak bisa menghalangi datangnya pekerja asing kendati mereka memiliki hak untuk melakukannya. Arus perpindahan penduduk melewati batas negara ini dipahami sebagai isu utama yang berdampingan sebagai dampak dari fenomena integrasi dimensi perdagangan, makroekonomi, perkembangan, dan kesehatan yang terjadi berdampingan karena proses globalisasi. Fenomena, penyebab, dan konsekuensi perpindahan melewati batas negara tersebut saat ini tidak dikesampingkan dalam berbagai studi akademis ilmu sosial terkait dengan ekonomi, ilmu politik, hubungan internasional dan studi lain yang melibatkan serangkaian etika dan teori. Arus perpindahan manusia (imigrasi) terjadi dalam banyak cara sehingga mengundang diterapkannya suatu kebijakan sebagai respon terhadap fenomena tersebut. Bhagwati dalam tulisannya berjudul “International Flows of Humanity” me

Undang-Undang Patriotisme Amerika USA Patriotism Act Pendahuluan Sejarah legislasi UU Patriotisme Amerika, pertama kali diperkenalkan di House of Representative (HoR) oleh Frank James Sensenbrenner, Jr. Pada 23 Oktober 2001. Undang-undang tersebut disusun dalam rancangan Komite Badan Pertimbangan yang teridir dari Komite Judisial di House di tingkat Komite Intelegensi Permanent, Komite Finansial servises, Komite hubungan internasional, Komite Energi dan Perdagangan, dan subkomite Telekomunikasi dan Internet. Disetujui dalam HoR pada 24 Oktober 2001 melalui voting mendukung 357 suara, menolak 66 suara. Disetujui dalam Senat AS pada 25 Oktober 2001 dengan suara menyetujui 98 dan sebanyak 1 suara menolak. Disahkan oleh Presiden Bush pada 26 Oktober 2011. UU Patriotisme AS, atau familiar dengan sebutan Patriot Act. UU tersebut merupakan akronim dari USA Patriot yang kependekan dari Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstr

1.     Dinamika Kebijakan Publik Memahami dinamika kebijakan publik berarti memahami perubahannya. Fokus tersebut terletak pada perumusan kebijakan dan proses implementasi kebijakan. Apakah memahami dinamika kebijakan publik itu penting? Tidak semua sistem itu dinamis, tapi dinamika bisa terjadi dalam suatu sistem. Robert Jervis mendefinisikan sistem sebagai serangkaian unit elemen yang saling berhubungan sehingga perubahan dalam satu elemen akan merubah keseluruhan sistem tersebut (Jervis, 1997: 6). Terkait dengan dinamika, terdapat sistem yang terbuka sistem yang tertutup. Sistem yang tertutup yakni sistem yang responsif terhadap perubahan yang diawali dari dalam sistem itu sendiri. Sistem yang terbuka ialah sistem yang reponsif tidak hanya dari dalam tetapi juga dari lingkungan di sekitarnya. Struktur suatu sistem terdiri dari: (1) konstituennya, (2) peraturan yang mengatur masukan tertentu ke dalam sistem, dan (3) informasi yang dibutuhkan sistem untuk mener